Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan hak azasi setiap rakyat Indonesia. Dalam tataran kebijakan, upaya pemenuhan kebutuhan pangan menghadapi beberapa tantangan serius akibat dari konversi lahan pertanian sangat tinggi, sementara kebutuhan pangan terus meningkat.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat memimpin Rapat Dengan Pendapat dengan Dirut Perum Bulog  Djarot Kusumayakti di ruang rapat Komisi IV DPR Senayan Jakarta Rabu (20/1) siang.

Selain itu, lanjut Herman, system cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional belum efisien, sehingga di beberapa tempat terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan.

Dia mengemukakan, Perum Bulog merupakan salah satu perusahaan BUMN bergerak di bidang logistik pangan yang memiliki tugas terkait Kebijakan Pengadaan Gabah dan Penyaluran Beras.

Tugas tersebut diwujudkan melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk memperkuat pilar ketersediaan, program Raskin untuk memperkuat pilar keterjangkauan, serta Cadangan Beras Pemerintah untuk memperkuat pilar stabilitas. Dengan demikian Bulog memiliki peran yang tidak kecil dalam mendukung tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia.

Pada acara ini, Herman Khaeron meminta penjelasan terkait hasil pemeriksaan BPK Semester l Tahun 2015 terhadap Perum Bulog mendapatkan lima belas temuan terkait subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun anggaran 2014. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester l Tahun 2015, Bulog telah mengalami kerugian sebesar 4.137.135 kg dan sebesar Rp175.447.240,38.

Diantaranya pengadaan beras dan jasa angkutan tidak sesuai dengan ketentuan, denda keterlambatan pengadaan beras belum ditagih dan pengendalian system informasi logistik atas pengadaan beras lemah senilai Rp16.849.305.

Selain itu, reproses beras turun mutu tidak sesuai ketentuan tentang pedoman perbaikan kualitas dan penyelesaian beras turun mutu/rusak senilai 711.000 kg.(spy,mp)